Maret 31, 2009
indonesiaku
Konsep demokrasi meskipun berasal dari Yunani, sebenarnya didasarkan pada pidato presiden Abraham Lincoln di Gettysburg yang menyatakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Kata-kata itu merupakan klise yang amat menarik tetapi jarang diterapkan sepenuhnya di Negara mana pun di muka bumi ini.
Bagian ketiga yaitu untuk rakyat definisinya sangat kabur dan berpotensi membahayakan. Apa yang dapat dideklarasikan secara pasti sebagai untuk rakyat? Dalam suatu sistem yang menganut pola mayoritas seringkali terjadi bahwa apa yang dianggap untuk rakyat sebenarnya adalah hanya untuk mayoritas rakyat dan tidak berlaku bagi sisa minoritasnya. Dalam sistem demokrasi dapat juga terjadi keputusan-keputusan yang sangat penting ditentukan oleh mayoritas absolut. Namun kalau ditelaah dan dianalisis lebih lanjut data dan faktanya, ternyata sebenarnya yang diputuskan itu berasal dari kelompok minoritas yang dilambungkan secara demokratis dan diterapkan pada mayoritas.
Salah satu kemungkinan penyebabnya adalah bahwa partai yang berkuasa memperoleh kekuasaannya setelah dalam proses pemilihan umum kemudian menggandeng kelompok minoritas di berbagai faksi, karena memang tidak selalu partai yang berkuasa itu mendapat dukungan mayoritas saat pemilihan umum. Kalau pun kemudian partai tersebut berhasil berkuasa, masih banyak hak yang dapat terjadi selama masa pemerintahannya. Opini publik dapat saja berubah drastis sehingga pemerintahan yang ada tidak lagi mewakili mayoritas. Proses gradual perubahan minat selalu terjadi dalam setiap perubahan pemerintah. Kalau pun pemerintah bersangkutan tetap populer di mata pemilihnya, dapat saja terjadi bahwa ketika mengambil suatu keputusan penting, sebagian besar anggota partai yang berkuasa dalam hati sebenarnya tidak setuju dengan mayoritas, tetapi karena loyalitas partai mereka harus patuh. Jika perbedaan pandang itu berkaitan dengan kelebihan kekuatan partai yang berkuasa dibanding partai oposan, maka lebih sering terjadi bahwa keputusan yang katanya mayoritas itu sebenarnya merupakan keputusan minoritas yang didesain seakan akan keputusan rakyat secara keseluruhan. Kita juga menyadari bahwa konsep mengenai apa yang baik untuk rakyat nyatanya berubah dari masa ke masa. Jika keputusan tidak berdasarkan prinsip absolut maka apa yang dianggap baik untuk rakyat akan selalu mengalami pergeseran kebijakan dengan berjalannya waktu. Apa yang dianggap baik hari ini mungkin dianggap buruk keesokan harinya dan baik lagi untuk lusanya. Bagi orang awam keadaan ini menimbulkan situasi gamang.
Eksperimen sistem komunisme dalam skala raksasa selama lebih dari setengah abad juga sebenarnya didasarkan pada slogan untuk rakyat. Adapun pemerintahan sosialis tidak semuanya bersifat diktator. Berkaitan dengan pemerintahan oleh rakyat disini perlu dicatat bahwa garis yang membedakan antara negara sosialis dan negara demokratis nyatanya amat tipis dan terkadang tidak ada. Bagaimana orang dapat menuduh bahwa pemerintahan yang dipilih di negeri-negeri sosialis memperoleh kekuasaannya tidak oleh rakyat? Memang benar dalam negara totaliter dimungkinkan mendiktekan calon pilihan kepada dewan pemilih. Nyatanya hal yang sama dan bahkan taktik-taktik canggih lainnya dilakukan, kecuali di beberapa negara tertentu di Barat, di negara-negara dengan sistem pemerintahan demokratis. Adalah suatu kenyataan bahwa demokrasi di sebagian besar dunia belum sepenuhnya dilaksanakan dan jarang pemilihan umum benar-benar dilakukan oleh rakyat. Melalui cara-cara patgulipat pemilihan, dagang sapi, teror polisional dan cara korup lainnya, semangat dan isi demokrasi di dunia ini sudah tercemar sehingga pada akhirnya tersisa sedikit saja yang dapat disebut masih murni demokratis.[]
